Rabu, 22 September 2010

ABRASI PANTAI BINALATUNG ANCAM PERUMAHAN PANTAI AMAL KOTA TARAKAN

Puluhan rumah di Pantai Amal Baru, Kampung Tengah dan Binalatung,Kelurahan Pantai Amal, Tarakan terancam lenyap karena abrasi. Dalam setahun abrasi di pantai itu bisa mencapai tiga meter. Muhammad Rizal yang sudah tinggal 10 tahun lebih di Pantai Amal mengatakan, hampir dua tahun lalu lahannya seluas 10 meter masih bisa ditanami bunga. Kini air pasang laut sudah memasuki dapur belakang rumahnya. Bahkan kamar mandi, katanya, sudah tidak bisa digunakan lagi. harus mengungsi setiap air pasang yang terjadi antara pukul 19.00 hingga 24.00 malam. “Sudah dua tahun ini abrasinya parah sekali. Banyak pohon kelapa yang roboh. Setiap tahun abrasinya tiga meter. Dulu saya punya halaman 12 meter, sekarang air sudah mepet dinding. Hingga sekarang belum ada tindakan dari pemerintah daerah. Warga lainnya, salah satunya Ibu Nurhayati mengatakan, ruang tamunya sudah hancur dihantam ombak. Ia bersama suami dan 10 anaknya harus mengungsi ke rumah mertua. Warga di sekitar lokasi berupaya menahan ombak laut dengan menyusun karung semen berisi pasir di sepanjang pinggir pantai. Kurangnya perhatian pemerintah kota tentang abrasi pantai di daerah pantai amal padahal dalam peraturan perundang – undangan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 03 Seri E-01); dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 04 Seri E-02); samapai saat sekang belum terealisasikan. Apakah ini harus didiamkan sampai kapan negri ini akan makmur damai dan sejahtera apa bila pemerintahanya hanya memikirkan perutnya sendiri dan kelompok mudah – mudahan dengan tulisan ini mudah – mudah pemerintah bisa melihat dan membaca demi kedamaian dan keadilan di negri paguntaka ini.

STOP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

Hijau tak nampak lagi indah di setiap sudut pulau negeri ini. Sungguh tak tega hati ini melihat penampakan yang ada sekarang ini, exploitasi dimana-mana dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat, namun yang terjadi adalh penggundulan yang semena-mena. Kalau saja yang digunduli itu adalah kepala kita trus ditinggal begitu saja tanpa ada pembaharuan dan pemeliharaan bagaimana perasaan kita?.
Mungkin kekuatan kami hanya melalui tulisan ini, namun kesedihan telah mendera hati ketika melihat hutan di bumi kita ini ter belah seperti sebuah durian yang dimakan dengan lahapnya tanpa memperhatikan apakah durian yang dibelah itu mampu di hijaukan kembali.
Terkadang muncul sebuah emosi yang ingin kita ledakkan dimata para penguasa negeri ini, agar mereka sadar betapa bumi yang hijau ini tidak lah boleh dipermainkan, hanya berdasar pada kepentingan pribadi.
Sebenarnya kita semua tau, apa yang telah terjadi di belahan hutan Indonesia adalah sebuah kesalahan besar, akan tetapi kenapa itu terjadi lagi dan terjadi lagi, betapa sekian banyak LSM berjuang mengedepankan pemeliharaan terhadap hutan seperti Walhi, Coreman, Greenpeace dsb telah melontarkan data-data yang valid mengenai perusakan hutan. Tapi mengapa itu hanya menjadi angin lalu.
Mudah-mudahan perlawanan dalam bentuk tulisan mampu menggugah semua orang untuk lebih peduli terhadap penghijauan lingkungannya.

STOP ILLEGAL LOGGING
SELAMATKAN BUMI KEJAR REBOISASI

Minggu, 19 September 2010

KONSERVASI 2010

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keberadaan lingkungan sekitarnya. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan disekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup diera otonomi daerah. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.
Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan Konservasi Sumberdaya Alam dan etika lingkungan


AKFF KOTA TARAKAN INDONESIA